|
|
|
Pemilihan
Gubernur Maluku 16 Agustus
|
Kompas
Cyber Media
August
14, 2003
|
Pemilihan Gubernur Maluku 16
Agustus
Ambon, Rabu - Menteri Dalam Negeri
Hari Sabarno menyatakan agar pemilihan pasangan calon Gubernur dan
Wakil Gubernur Maluku dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang
ditetapkan karena semua dokumen telah dilengkapi. Panitia
pemilihan menetapkan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku
akan diadakan Sabtu besok, mundur dua hari dari jadwal semula.
Pernyataan ini tertera dalam surat jawaban Mendagri kepada
pimpinan DPRD tentang Konsultasi Calon Gubernur Maluku periode
2003-2008 yang telah dikirim Rabu (13/8) lewat faksimile sekitar
pukul 15.00.
"Kami tak bisa melaksanakan pemilihan gubernur sesuai jadwal,
yaitu Kamis, karena waktunya sudah sangat mendesak. Kami panitia
pemilihan besok mengadakan rapat dan hasil rapat berupa jadwal
baru pemilihan itu harus diplenokan pada Jumat dan esoknya Sabtu
kita akan mengadakan pemilihan,"kata Ketua Panitia Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku John Mailoa kepada wartawan di
DPRD Maluku, Ambon, kemarin.
Surat Mendagri juga mengatakan, pimpinan DPRD Maluku diharapkan
mengantisipasi isu persoalan yang selama ini muncul ke permukaan,
yaitu isu cacat hukum, isu cacat prosedur, isu ijazah palsu, isu
politik uang dan lain sebagainya. Hal-hal itu harus bisa
diselesaikan agar tak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang dikonsultasikan
Mendagri adalah Zeth Sahuburua-M Taher Laitupa, Karel Ralahalu-Abdullah
Latuconsina, Jusuf Rahimi-Chris Tanasale, dan Willem Frans de
Wanna-Yusuf Oesep.
Geladi lapangan
Sebelumnya di tempat yang sama telah dilakukan geladi lapangan
Operasi Sukses Mutiara 2003 yang melibatkan unsur kepolisian dan
TNI. Gladi lapangan untuk mengantisipasi hal- hal yang tak
diinginkan selama pemilihan itu dipimpin oleh Kepala Kepolisian
Daerah Provinsi Maluku Brigjen (Pol) Bambang Sutrisno.
Untuk menghadapi ancaman unjuk rasa, Kepala Polda membuat empat
skenario. Pertama, skenario unjuk rasa tertib dan damai akan
diatasi tim negosiator Polwan, sementara Dalmas (pengendalian
massa) tetap mem-back-up. Skenario kedua, massa makin bertambah
dan semua ingin masuk ke Kompleks DPRD, disuruh perwakilan tidak
mau sehingga kompi Dalmas akan mendorong mereka.
"Skenario ketiga ada perlawanan, brutal, ada pembakaran,
membawa bensin. Sudah ada provokator, satuan tugas Dalmas Sabhara
diganti dengan PHH Brimbob dan satuan yang bersenjata peluru karet,
lalu ditembak dengan kanon air, sementara sidang tetap
dilaksanakan. Skenario terakhir, massa sudah akan memasuki
kompleks, kalau sudah seperti ini, TNI akan mem-back-up, akan ada
tindakan tegas, penembakan ke arah kaki dan penangkapan, anggota
DPRD diamankan dengan helikopter," katanya. (sig)
|
